Gaji PNS Naik, Sandiaga Berkomentar

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno telah menegaskan bahwa pemerintah masih harus mencari sumber perlawanan terhadap pendanaan terkait dengan rencana untuk meningkatkan gaji pegawai negeri sipil (PPS) sebesar lima persen.

Menurut Sandi, dia tidak mengharapkan anggaran negara dibebani dengan rencana implementasi pada 2019.

"Mari kita tidak mendapatkan anggaran yang tidak seimbang," kata Sandi setelah pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, 2018-8-16.

Sandi mengatakan pemerintah harus mengidentifikasi kekuatan ekonomi yang dapat mendukung rencana ini. Selain itu, perlu memperhitungkan fluktuasi rupiah terhadap dolar.

"Kita perlu melihat kekuatan ekonomi kita, yang dapat memberikan dukungan yang komprehensif dan kuat," kata Sandi.

Selain itu, wakil gubernur DKI mengatakan bahwa pelaksanaan rencana akan membantu meningkatkan daya beli penduduk. Hanya Sandi yang mengatakan bahwa pelaksanaannya harus benar-benar melalui perhitungan yang matang.

"Ini kabar baik, dan teman-teman tentu menyambut, tetapi diperhatikan, sumber pendanaan kami dari anggaran negara jangan bermasalah," kata Sandy.

Telah dilaporkan bahwa Sri Muliani mengatakan bahwa pada tahun 2019, di samping gaji naik 5%, pemerintah akan mendukung kebijakan kompensasi dan gaji 13 bulan untuk PNS dan pensiunan.

Kementerian Keuangan juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 hingga 6 triliun untuk kenaikan upah pejabat. Sejauh menyangkut daerah, meskipun mereka disamaratakan meningkat sebesar 5%, tetapi disesuaikan dengan mempertimbangkan anggaran pemda masing-masing.

"Untuk kawasan, termasuk tunjangan produktivitas sejalan dengan kemampuan kawasan, yang berarti bahwa ini tidak sama persis seperti di kementerian lini, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, DAU (Dana Alokasi Umum) sekarang bergerak di daerah yang sudah memikirkan THR dan upah 13," katanya.